PTA Banjarmasin Ikuti Bimbingan Percepatan ZI di Badilag

Pada Senin, 8 Juli 2019, Ketua PTA Banjarmasin (Drs. H. Sarif Usman, S,H., M.H.) dan Sekretaris (Hendriansyah, S.H., M.H.) beserta Staf (Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom.) mengikuti Bimbingan Percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Penerapan Reformasi Birokrasi Lembaga Peradilan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tersebut dihadiri oleh 58 satker Pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama yang telah lulus tahap penilaian oleh Tim Penilai Internal, dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H dalam arahannya mengatakan, dari 192 satker yang diusulkan Badilag, hanya 74 satker yang dipilih oleh Bawas MA.

"Kemudian dari 74 satker itu yang lolos hasil seleksi Tim Penilai Internal MA (TPI) sebanyak 58 satker. Ini menandakan kemampuan satker untuk mempersiapkan segalanya dengan waktu yang terbatas. Ini hal yang luar biasa," ujarnya. Ia mengungkapkan, seharusnya tim dari Badilag akan melakukan pendampingan Zona Integritas (ZI) terhadap 58 satker berpredikat WBK, mengingat tim nasional kemenpan RB akan melakukan reviu pada pertengahan Juli mendatang.

Menutup arahannya, beliau mengucakan terima kasih kepada semua PTA dan PA, atas implementasi SIPP dan E Court. Pimpinan MA merespon positif semua usaha yang telah PTA dan PA lakukan, setiap ada pembinaan pimpinan, kita peradilan agama selalu mampu memberikan nilai yang baik. "Saya percaya dan yakin, Peradilan Agama berisi orang-orang yang cerdas dan mampu merespon seluruh kebijakan. Segala aspek kita peradilan harus juara pertama, tidak ada istilah juara kedua dalam kamus kita lagipula banyak inovasi yang lahir dari Pengadilan Agama", tandas Aco Nur.

Sementara itu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag berharap dengan acara pembekalan ini akan terbangun satu presepsi dan metode yang sama. “Saya berharap satker yang mendapat nilai terbaik bisa berbagi informasi dan pengalamannya, sehingga nanti ketika dinilai oleh tim nasional Kemenpan RB, semuanya memiliki pola yang sama,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber, Drs. Agus Uji Hantara, M.E. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kemenpan RB.

Agus menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan guna menghadapi evaluasi pelaksanaan ZI. Menurut Agus, Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan ZI, merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang “world class”. Satker-satker yang sudah berpredikat WBK adalah satker yang sudah berhasil melakukan reformasi, sehingga bisa menjadi contoh untuk satker yang lain. “Jadi ini bukan seperti mengikuti sebuah kontes dengan dokumen yang lengkap, tetapi membangun dua hal, yaitu SDM dan sistemnya,” tuturnya.

Deputi Menpan tersebut juga menerangkan substansi dari 6 Area yang ada pada Zona Integritas, yaitu :

Area I, Perubahan pola pikir dan perilaku, merubah culture set tidak mudah, perlu ada komitmen pimpinan, keharusan menggunakan sistem berbasis TI, reward dan punishment serta pembinaan SDM.

Area II, SOP dan implementasinya yang efektif dan efisien serta transparansi informasi publik.

Area III, Pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan SDM, pola mutasi, pengembangan kompetensi, hingga penilaian.

Area IV, pastikan sistem akuntabilitas yang ada berjalan dengan baik. Perjanjian Kerja (PK) dibuat secara berjenjang, serta pastikan dimonev pelaksanaannya.

Area V, pengawasan terhadap pemerintahan yang bersih melalui berbagai sistem pencegahan, SPIP, WBS, Gratifikasi, Benturan Kepentingan.

Area VI, pelayanan publik prima.

Jika esensi 6 area tercapai, setidaknya 70%, sasaran ZI akan dapat terasa.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa kunci sukses dalam membangun Zona Integritas antara lain :

1. Komitmen
2. Kemudahan pelayanan (Pelayanan Hukum kuncinya transparansi, ketepatan waktu pelayanan)
3. Program yang menyentuh masyarakat (sidang keliling, jemput bola, percepatan layanan, pembinaan hukum, sosialisasi hukum)
4. Monev
5. Manajemen media (Layanan masuk ke website)

Ia juga mengapresiasi 174 satker di lingkungan MA yang berpredikat WBK. Agus menilai, jika diihat dari LKE, sudah memenuhi syarat, cuma ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan survei. “Perlu dilakukan survei eksternal oleh BPS, yaitu survei persepsi korupsi dan survei kepuasan masyarakat,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan Bimbingan Percepatan Zona Integritas disertai dengan sharing knowledge oleh Dr. Suhadak, S.H., M.H Hakim Tinggi PTA Manado yang juga mantan Ketua PA Surabaya yang telah lulus Penilaian Eksternal ZI dilanjutkan dengan pemaparan dari Tim ZI PA Mojokerto sebagai satker yang mendapat nilai tertinggi Penilaian Internal ZI oleh Bawas.

Baca juga : Badilag Lakukan Pembekalan Terhadap 58 Satker Predikat WBK