Seperti tahun sebelumnya Pengadilan Agama Rantau kembali mendapatkan Pembinaan Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran/perbendaharaan. Kali ini bertempat di ruang rapat Pengadilan Negeri Rantau, Senin 25 September 2017 Pengadilan Agama Rantau bersama Pengadilan Negeri Rantau mengikuti pembinaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan oleh Tim Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI serta dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi tahun anggaran 2017 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai surat tugas BUA MARI Nomor : ST-845/BUA.3/09/2017 tanggal 14 September 2017, Tim Biro Keuangan yang datang pada kegiatan tersebut yaitu Kosasih, SH., MH. selaku KA. Sub Bagian Pembayaran pada Biro Keuangan dan Agustian Staf Biro Keuangan serta didampingi oleh Fitriannor, S.H., MH., Kasubbag Keuangan dan Pelaporan PTA. Banjarmasin dan Thamrin, SE. Staf Keuangan pada PT Banjarmasin.

Kepala Sub Bagian Pembayaran pada Biro Keuangan Kosasih, SH., MH. Menjelaskan bawa pentingnya pengetahuan peranan pengelola keuangan pada satker, karena pemahaman peran baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara akan berdampak pada baik tidaknya administrasi keuangan di Pengadilan. Selain itu koordinasi antara PPSPM ke KPA, dan PPK ke KPA juga diharapkan agar terus berjalan dengan baik. Seyogyanya bisa diterapkan dengan laporan-laporan baik PPSPM ke KPA dan juga PPK ke KPA. Ungkap beliau sambil memberikan contoh-contoh laporan-laporan tersebut. Setelah memeriksa Laporan-laporan keuangan bendahara pengeluaran baik Silabi maupun data dukung seperti kwitansi pembayaran Pengadilan Agama Rantau. Beliau memberikan apresiasi positif terhadap laporan dan pembukuan Pengadilan Agama Rantau sembari terus mengingatkan kembali untuk tetap terus meningkatkan kualitas menjadi lebih baik lagi.

Kosasih, SH., MH. Juga terus mengingatkan segala kegiatan administrasi pengelolaan anggaran terus berpedoman aturan yang berlaku seperti PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja negara, PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, PMK 162/PMK.05/2013 dan PER-03/PB/2014 (Kedudukan dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran), Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar Operasional prosedur di lingkungan mahakamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan-peraturan lainnya. Selain itu satker juga diharapkan tidak melupakan kerapian dalam mengarsipkan laporan tersebut sehingga lebih mudah ditelusuri di masa yang akan datang apabila diperlukan. “Kalau perlu setiap pengadilan juga harus memiliki tempat arsip khusus kesekretariatan yang tidak bercampur dengan barang-barang lainnya seperti halnya ruang arsip perkara”. tambah beliau.

Kegiatan yang berlangsung selama ± 3 jam tersebut diakhiri dengan penyerahan kuesioner dalam rangka pembinaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban administrasi perbendaharaan di Pengadilan Agama Rantau dan Pengadilan Negeri Rantau. Rencananya Tim Biro Keuangan langsung bertolak ke Hulu Sungai untuk melanjutkan pembinaan Pengelola keuangan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Amuntai, Kandangan dan Negara Kalimantan Selatan.

KPA Rantau Kasypul Anwar, SH. mengucapkan terima kasih kepada Tim Pembinaan dari Biro Keuangan BUA MARI, dengan adanya kegiatan ini semoga Pengadilan Agama Rantau khususnya pengelolaan keuangan baik administrasi hingga pertanggungjawaban dan pengarsipan  semakin lebih baik lagi.