Kamis 10 Agustus 2017, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan ekspos hasil temuan pengawasan reguler pada empat Badan Peradilan (8 Satker) di wilayah Kalimantan Selatan, yang dilakukan mulai hari Selasa-Kamis. Ekspos dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dipimpin oleh Irwil III (H. Iswan Herwin) dan Irwil IV (Aviantara).

Pada saat ekspos tersebut masing-masing pendamping baik dari Hakim Pengawas daerah Tingkat Banding (PTA dan PT) menyampaikan hasil temuannya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Hakim Tinggi yang mendampingi untuk PA  Banjarbaru oleh Drs. H. Arfan Muhammad, S.H, M.Hum, untuk PA Banjarmasin oleh Drs. H. Saherudin , untuk PA Martapura oleh Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H , hasil temuan untuk Pengadilan Agama rata-rata adalah kurang telitinya pejabat maupun petugas Kepaniteraan didalam melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Instrumen yang kurang jalan sehingga belum tercatat secara lengkap di register atau terjadi ketidaksamaan antara amar putusan dengan yang ditulis di register.
2. Kurang telitinya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sehingga berita acara maupun putusan terdapat perbedaan.
3. Tabayun Online harus ditunjuk kordinator/Petugas tersendiri yang mampu IT/dan mengadministrasikan segala surat menyurat terkait dengan Tabayun Online.
4. Pemahaman Hukum Acara yang kurang.
5. Ketua melakukan Pemeriksaan Keuangan Perkara secara insidentil selanjutnya dibuatkan Berita Acara tersendiri.
6. Panitera wajib mampu menguasai administrasi kepaniteraan denga baik sehingga instrumen-instrumen kepaniteraan bisa berjalan dan diimpelementasikan dengan benar
7. Struktur Organisasi agar disesuaikan dengan Perma Nomor 7 tahun 2015.

(Peserta Ekspos Hasil Pengawasan Reguler)

Selanjutnya didalam ekspos terpadu tersebut Irwil III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (H. Iswan Herwin) menyampaikan bahwa temuan-temuan hasil reguler ini untuk segera ditindaklanjuti karena tujuan dari Akreditasi Peradilan di wilayah Mahkamah Agung adalah untuk perbaikan yang berkesinambungan, temuan yang terjadi selama pengawasan adalah permasalahan tentang Panggilan/Pemberitahuan melalui Delegasi yang kurang dilakukan secara maksimal sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat (contoh: ada banding 2 tahun tidak dikirim), setelah dilaporkan oleh pihak ternyata masalahnya adanya pemberitahuan melalui Pengadilan lain yang belum dikembalikan relaasnya oleh karena itu panggilan delegasi ini harus ditangani dengan menunjuk kordinator/petugas khusus yang mampu di bidang IT. Panitera memonitor kerja kordinator tersebut dengan membuat laporan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan maupun Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu harapan kami agar kedepan dengan adanya pendampingan pengawasan reguler ini maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI hanya mendapat laporan saja karena yang melakukan pengawasan reguler adalah Badan Peradilan Tingkat Banding dan Badan-Badan Peradilan yang melaksanakan  Akreditasi mendapat nilai A.

(Penyerahan LHP dari Bawas MA RI diwakili oleh Irwil III kepada KPTA Banjarmasin)

Didalam sambutan penutupan baik oleh KPT maupun KPTA Banjarmasin menyampaikan semua hasil temuan segera ditindak lanjuti dan Hakim Tinggi yang saat ini mempunyai kesempatan pendampingan Pengawasan dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, ilmunya dapat ditularkan kepada Hakim Tinggi Pengawas lainnya, sehingga tidak lagi ada suatu perbedaan hasil pengawasan antara pengawas Tingkat Banding dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sukses dan Maju terus Badan Peradilan dengan inovasi-inovasi terbarunya. (oleh Panitera PTA Banjarmasin).

(Foto Bersama Tim Bawas MA RI dengan PT Banjarmasin dan PTA Banjarmasin)