Penandatanganan Nota Kesepahaman PA Negara Dengan Radio Nagara Sehati

Negara, 29 Juni  2020, Pengadilan Agama Negara  telah mengimplementasikan salah satu Program Kerja di Tahun 2020, yaitu penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Negara dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Nagara Sehati 87,06 FM, dalam hal penyiaran pemanggilan pihakTergugat/Termohon untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama Negar, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebelumnya Pengadilan agama Negara sudah melakukan Mou dengan Radio Gema Amandit FM yang berlokasi di Kandangan namun  karena keterbatasan jarak dan telah berdirinya Radio Nagara Sehati 87,06 FM di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Negara sehingga Pengadilan Agama Negara kembali melakukan Mou dengan Radio Nagara Sehati 87,06 FM.

Penandatanganan Mou dilakukan antara Ketua Pengadilan Agama Negara dengan Manajer Radio Nagara Sehati 87,06 FM, Bapak Mahyuni dan dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, Hakim, pejabat kepaniteraan dan Kesekretariatan, karyawan/ti PA. Negara dan seluruh tenaga kontrak PA. Negara.

Dalam sambutannya Yudi (panggilan akrab) menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan siap menjalin kerja sama lainnya dengan Pengadilan Agama Negara dalam rangka memberikan pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H., Ketua PA. Negara mengatakan “Isi perjanjian kerjasama antara lain meliputi penyampaian panggilan bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,” jelasnya. Disamping itu, juga ada kerjasama dalam rangka mensosialisasikan keberadaan dan kewenangan serta fungsi Pengadilan Agama Negara. Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan setiap dua minggu sekali, yaitu hari Kamis dalam bentuk dialog interaktif. Tema yang akan disampaikan diantaranya  tentang kewenangan Pengadilan Agama Negara, hukum materiil dan prosedur beracara di Pengadilan Agama dan beberapa kebijakan lainnya. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama, masyarakat Daha sudah mempunyai informasi yang memadai tentang Pengadilan Agama Negara, lanjutnya.