Seputar Peradilan

Syukuran Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Setelah Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Banjarbaru – Kamis (19/12/2019) Setelah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, setelah kedatangan Pimpinan 4 Pilar tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadakan acara syukuran yang dilaksanakan di ruang sidang utama PTA. Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019.

DSC04031

Acara syukuran tersebut selain dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai PTA. Banjarmasin juga dihadiri oleh tamu undangan dari luar seperti Kepala Dilmil I-06 Banjarmasin beserta jajarannya, perwakilan dari PTUN Banjarmasin, Kepala BPS Provinsi Kalsel beserta jajarannya, Pimpinan Bank BRI KC. Martapura, Direktur LPPL Abdi Persada 104,7 FM beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Agama Sekalimantan Selatan, Ketua dan anggota Dharmayukti cabang provinsi Kalimantan Selatan.

DSC04017

Acara dimulai dengan membaca Basmallah, dilanjutkan dengan menyayikan Mars Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dilanjutkan dengan sambutan Ketua PTA. Banjarmasin.

DSC04015

Acara dilanjutkan kembali dengan sesi Foto Bersama Ketua PTA. Banjarmasin yang didampingi, Wakil Ketua PTA Banjarmasin, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Kepala Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Direktur LPLL Abdi Persada 104,7 FM, Pimpinan Cabang Bank BRI KC Martapura.

DSC04035

Acara ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Hakim Tinggi PTA. Banjarmasin Bapak Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.

DSC04040

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut