Daftar Asset dan Inventaris

DAFTAR ASET BMN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR ASET BMN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018

I. TANAH

No

Nama Barang

Satuan

Kuantitas

No Sertifikat

Alamat

1

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

m2

10.000

Pemerintah RI c/q Mahkamah Agung RI, Hak Pakai No. 185 Th 2014

Jl. Bina Praja Timur, Banjarbaru

2

Tanah Negara Gol. I

m2

830

Pemerintah RI c/q Mahkamah Agung RI, Hak Pakai No. 9 Th 2004

Jl. Lingkar Dalam

3

Tanah Rumah Negara Gol. I

m2

300

Pemerintah RI c/q Mahkamah Agung RI, Hak Pakai No. 23 Th 2007

Jl. Merpati No. 10 A RT. 28, Banjarmasin Timur

4

Tanah Rumah Negara Gol I

m2

763

Pemerintah RI c/q Mahkamah Agung RI, Hak Pakai No.  12 Th 2009

Jl. Padat Karya

5 Tanah Bangunan Mess/Wisma m2 1.091 Pemerintah RI c/q Mahkamah Agung RI, Hak Pakai No. 19 Th 2011 Jl. Padat Karya

II. BANGUNAN

No

Nama Barang

Satuan

Kuantitas

Ket

1

Gedung Bangunan Tempat Kerja

Unit

1

 

2

Gedung POS Jaga Permanen

Unit

1

 

3

Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen

Unit

2

 

4

Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen

Unit

1

 

5

Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen

Unit

1

 

III. ASET TETAP LAINNYA

No.

Nama Barang

Satuan

Kuantitas

Ket

1

Monografi

Buah

641

 

2

Buku Lainnya

Buah

92

 

 IV. PERALATAN DAN MESIN

 V. JARINGAN

No.

Nama Barang

Satuan

Kuantitas

Ket

1

Jaringan

Unit

1

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut