Anggaran/DIPA

TAHUN 2019 (01/BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

Rp. 16.066.752.000,-

52

Belanja Barang

Rp. 2.443.100.000,-

53

Belanja Modal

Rp. 108.500.000,-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2019

Rp. 18.618.352.000,-

TAHUN 2019 (04/Ditjen Badilag MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

-

52

Belanja Barang

Rp. 129.036.000,-

53

Belanja Modal

-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2019

Rp. 129.036.000,-

 

TAHUN 2018 (01/Sekretariat MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

Rp. 18.424.418.000,-

52

Belanja Barang

Rp. 1.895.282.000,-

53

Belanja Modal

Rp. 2.246.475.000,-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2018 / kesekretariatan

Rp. 22.566.175.000,-

TAHUN 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

-

52

Belanja Barang

Rp. 85.100.000,-

53

Belanja Modal

-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2018 / badilag

Rp. 85.100.000,-

 

TAHUN 2017 (01/Sekretariat MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

Rp. 18.121.199.000,-

52

Belanja Barang

Rp. 1.839.466.000,-

53

Belanja Modal

Rp. 1.325.000.000,-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2017 / kesekretariatan

Rp. 21.285.665.000,-

TAHUN 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

-

52

Belanja Barang

Rp. 89.100.000,-

53

Belanja Modal

-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2017 / badilag

Rp. 89.100.000,-

TAHUN 2016 (01/Sekretariat MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

Rp. 18.609.361.000,-

52

Belanja Barang

Rp. 1.441.992.000,-

53

Belanja Modal

Rp. 17.824.000.000,-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2016 / kesekretariatan

Rp. 37.875.353.000,-

TAHUN 2016 (04/Dirjen Badilag MA RI)

KODE MAK

JENIS BELANJA

ANGGARAN DIPA

51

Belanja Pegawai

-

52

Belanja Barang

Rp. 85.500.000,-

53

Belanja Modal

-

TOTAL ANGGARAN DIPA 2016 / badilag

Rp. 85.500.000,-

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut