Home

Pengumuman

SK Tim Satgas TI Laskar Banua PTA Banjarmasin | (24/06)
Hasil Survey Anti Korupsi PTA Banjarmasin | (11/05)
Hasil Survey Kepuasan PTA Banjarmasin | (11/05)
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DUKCAPIL, PTA. BANJARMASIN DAN KANWIL KEMENAG KALSEL | (07/05)
Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Zona Integritas PTA Banjarmasin | (02/05)
Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | (02/05)
Area V Penguatan Pengawasan | (02/05)
Area IV Penguatan Akuntabilitas | (02/05)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PTA Banjarmasin Sanding BRI Berikan Pelatihan Service Excellence | (20/07)

PTA Banjarmasin Ikuti Bimbingan Percepatan ZI di Badilag | (09/07)

TIM PTWP PTA BANJARMASIN KEMBALI TOREHKAN PRESTASI | (08/07)

Pelantikan Panmud Banding PTA Banjarmasin | (01/07)

Ketua Kamar Agama MA RI Berikan Pembinaan di PTA Banjarmasin | (23/06)

Halal Bi Halal PTA dan PA se Kalimantan Selatan | (21/06)

Berita Lainnya

Jadwal Sidang

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).