527 AREA I PENGUATAN AKUNTABILITAS.HTML

Surat Pimpinan

 

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

 

NO

INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1

Keterlibatan pimpinan

Menyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan harus melibatkan pimpinan satker

a.     Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.

b.     Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran : 2017, 2018, 2019, 2020

c.     Dokumen Perjanjian Kinerja : 2017, 2018, 2019

 

2

Pengelolaan akuntabilitas kinerja

a.     Membuat  dokumen perencanaan.yang beroriantasi hasil.

b.     Membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja dengan  kriteria spesifik.

c.     Menyusun laporan tentang kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja.

d.     Meningkatkan  kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

e.     Membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).

f.      Membuat turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat).

g.     Membuat turunan PK yang mendukung kegiatan anti korupsi (SK pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penanganan pengaduan masyarakat)

a.     Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat, Dokumen perencanaan

b.     Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.

c.     Dokumen Renstra, PKT, RKT, PKT, LKJIP, serta PK : 2017, 2018

d.     Dokumen turunan PK yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat).

e.     Dokumen IKU dan Review IKU yang mendukung peningkatan pelayanan publik : IKU 2015, Reviu IKU 2016, Reviu IKU 2017, IKU Tambahan 2018

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut