525 AREA II PENATAAN TATA LAKSANA.HTML

Jadwal Sidang

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut


 

AREA II PENATAAN TATALAKSANA

 

NO

INDIKATOR

LANGKAH AKSI

BUKTI FISIK

1

Standar Operasional Prosedur (SOP)

a.     Penyusunan SOP.

b.     Penerapan SOP

c.     Evaluasi/perbaikan SOP

a.     Dokumen peta bisnis instansi.

b.     Dokumen SOP yang ditandatangani Ketua Pengadilan.

c.     Dokumen revisi yang ditandangani Ketua Pengadilan.

2

E-Office / E-Government

a.     Penyusunan system pengukuran kinerja berbasis system informasi (Contoh LLK Elektronik)

b.     Penyusunan system kepegawaian  berbasis system informasi (Contoh SIKEP)

c.     Penyusunan system pelayanan public berbasis Teknologi Informasi

a.     Dokumen kinerja satker yang diambil melalui aplikasi SIKEP

b.     Dokumen manajemen SDM yang diambil melalui aplikasi SIKEP.

c.     Capture website, aplikasi layanan, Administrasi Perkara (SIPP) serta media sosial.

d.     Undangan, notulan, daftar hadir, foto rapat

3

Keterbukaan Informasi Publik

a.     Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.

b.     Memiliki website dengan informasi terkini yang

memudahkan masyarakat pencari keadilan.

c.     Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

a.     Kebijakan Keterbukaan informasi publik.

b.     Capture anggaran DIPA melalui website.

c.     Foto spanduk/banner, website dan media sosial lainnya.

d.     Undangan rapat, notulensi, daftar hadir, dan foto.

e.     Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi

f.     Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut