Seputar Peradilan

Banjarbaru, pada hari ke-2 di acara Bimbingan Teknis Kesekretariatan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2021. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin kembali berikan pengarahan dan pembinaan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin (Drs. H. Helmy Thohir, M.H.) sebagai pembuka acara sekaligus penyelenggara acara, Dr. H. Hasbi, M.H., sebagai Sekretaris Mahkamah Agung sekaligus pengisi acara, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Drs. Arif Hidayat, S.H., M.M.), dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (H. Mohammad Idroes, SH., M.Hum.), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H.) dan para Ketua, Panitera, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk Lingkungan Peradilan Agama Banjarmasin

 

 

Acara Kemudian dilanjutkan dengan Pembinaan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yangmana dalam penyampaian beliau ada ungkapan yang sangat mendalam bagi peserta Bimbingan Teknis kali ini, yakni intinya “pada 4 pilar itu adalah Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara adalah sama dibawah Mahkamah Agung, tidak ada lagi diskriminasi semuanya sama tidak ada dibeda-bedakan, Serta beliau juga menyampaikan bahwa saat ini dalam progres penyiapan inovasi aplikasi E-BIMA (aplikasi yang dpt melihat Dipa dan realisasi secara real-time seluruh peradilan di Indonesia) dan perencanaan TV Mahkamah Agung RI yang bertujuan untuk penayangan profil-profil Mahkamah Agung RI.

 


Di akhir acara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memberikan beberapa hiburan yang dibawakan oleh PTA Nada Grub, penggiring acara dengan paduan suara dan tarian dari Srikandi-srikandi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->