Seputar Peradilan

Rapat Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan

Banjarbaru - Jumat, 18 Desember 2020, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan di ruang Aula PTA Banjarmasin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PTA Banjarmasin yaitu bpk. Drs. H. Helmy Thohir, M.H. yang membahas antara lain memberikan ucapan selamat kepada PA Marabahan, PA Tanjung dan PA Negara yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020 dari Kemenpan RB, serta memberikan motivasi kepada satuan kerja yang belum meraih predikat WBK maupun WBBM untuk tetap berjuang. Selain itu Ketua PTA Banjarmasin merencanakan program bedah berkas untuk tenaga teknis (Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru sita/Juru sita pengganti) pada tahun 2021.

1

2

PTA Banjarmasin memberikan apresiasi kepada Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan yang telah meraih peringkat pada Penilaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020 dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, semoga kinerja Pengadilan Agama dapat lebih ditingkatkan lagi

4

5

PTA Banjarmasin memberikan apresiasi kepada Aparatur Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan yang telah meraih peringkat pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2020, semoga memberikan inspirasi kepada seluruh Aparatur Peradilan Agama Se Kalimantan Selatan.

3

PTA Banjarmasin juga memberikan Apresiasi atas kinerja Seluruh Tenaga honorer karena peraihan Predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Seluruh pejabat dan pegawai berinisiatif untuk menyisihkan insentif yang telah didapat, untuk diserahkan kepada tenaga kontrak yang telah ikut berjuang untuk peraihan Predikat WBK. Semoga dapat menambah semangat bekerja, melayani dengan sepenuh hati.

6

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->