Seputar Peradilan

Rapat Penyusunan Rencana Program Tahun 2021

Banjarbaru - Pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadakan rapat penyusunan Rencana Program Tahun 2021 yang dipimpin oleh Ketua PTA. Banjarmasin yaitu Drs. H. Helmy Thohir, M.H. bertempat di ruang Aula PTA. Banjarmasin. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung dan Mars PTA Banjarmasin, yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Drs. H. Masduki (Panitera Pengganti PTA Banjarmasin).

1

2

3

Acara dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan Ketua PTA Banjarmasin, dalam penyampaiannya dalam penyusunan program kerja dengan azas kebersamaan, tidak ada pembatas antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Beliau pun menyampaikan tentang pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan aturan regulasi yang berlaku. Dan mengingatkan  untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Dilanjutkan dengan pengarahan Wakil Ketua PTA Banjarmasin yaitu Dr. H. Lutfi, S.H., M.H yang dalam penyampaiannya tentang Pembinaan dan Pengawasan Internal PTA Banjarmasin maupun Pengadilan Agama Se Wilayah Kalimantan Selatan.

4

5

Berikutnya pemaparan rencana program kerja tahun 2021 yang diawali oleh Sekretaris PTA. Banjarmasin dan diteruskan oleh pejabat Kepaniteraan maupun Kesekretariatan mencakup Program Prioritas dan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang disertakan sesi tanya jawab sebagai saran dari Hakim Tinggi dan yang lainnya.

6

7

8

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->