Seputar Peradilan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019, terus menjaga komitmen dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sepanjang tahun 2020 ini. Tepat tanggal 05 November 2020,melalui surat kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 3 November 2020 tentang pelaksanaan desks evaluasi zona integritas, dimana salah satunya adalah Pengadilan Tingi Agama Banjarmasin sebagai calon unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

deskev kpta

Pelaksanan deks evaluasi zona integritas dengan metode daring ini dilaksanakan di ruang media center yang  dihadiri Ketua dan Tim Pengembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Ketua Pengadilan Tingi Agama Banjarmasin Drs. H. Helmy Thohir,M.H memaparkan upaya dan hasil pembanguan zona integritas  Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Beliau menyampaikan progress reform pada 6(enam) area perubahan, Ketika Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan predikat WBK menuju perubahan dan peningkatan menuju predikat WBBM, salah satunya adalah perubahan mainset  dengan tulus sepenuh hati melayani masyarakat, perubahan dalam hal peningkatan pelayanan melalui inovasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin seperti  penyelesaian perkara Banding dalam 1 bulan dan pada aplikasi E-Paisan Plus yaitu penyampaian putusan banding melalui notifikasi sms dan email secara langsung ke para pihak berperkara tanpa harus menunggu pemberitahuan dari Pengadilan Agama pengaju.

deskev wk

Pelaksanan deks evaluasi zona integritas berjalan lancar dengan kekompakan seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ketika menjawab setiap pertanyaan dari Tim Penilai Nasional (evaluator) Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

deskev ht

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->