Seputar Peradilan

Tegakkan Protokol Kesehatan Covid-19, Polda Kalsel Bakal Gandeng Instansi Lain

Banjarbaru - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Nico Afinta menegaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan instansi lain terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Apalagi, saat ini Indonesia akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020.

Hal ini diungkapkan Nico saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Kalsel, Helmi Tohir beserta rombongan di Ruang Kerja Kapolda Kalsel.

“Semoga pelaksanaan tugas kedepan, khususnya saat ini menghadapi Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 dapat berjalan lancar dan sukses,” kata Nico dalam keterangannya, Banjarmasin, Selasa (15/9/2020).

Polda1

Nico berharap semoga ke depan sinergitas yang sudah berjalan selama ini bisa terus ditingkatkan terutama hubungan antara Pengadilan Agama dan kepolisian.

Selain itu dengan Silaturahmi ini terjalin komunikasi yang harmonis, dengan Pengadilan Agama yang juga merupakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Kalsel.

Menurut Nico, dengan adanya kegiatan tersebut dapat saling memberikan masukan atau kritikan serta menjalin komunikasi sinergitas yang positif dalam pelaksanaan tugas.

"Kunjungan silaturahmi ini juga merupakan bentuk harmonisasi dari institusi Pengadilan Agama dengan Polri dan juga sebagai bentuk kerjasama yang baik," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalsel Helmi Tohir menyatakan siap menjalin sinergitas dengan Polda Kalsel dalam hal yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi Agama dan berharap bantuan Polda Kalsel dalam pengamanan apabila diperlukan.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalsel juga mengatakan bahwa dirinya menyambut baik apa yang akan dilaksanakan pemerintah dan akan ikut terlibat apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pelaksanakan kegiatan pencegahan serta pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19.

Sumber:

http://share.babe.news/s/mjSjZvpQvR

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->