Seputar Peradilan

 

Tingkatkan Wawasan Tenaga Teknis, PTA Banjarmasin Kerjasama OJK Kalsel Sosialisasikan Sektor Jasa Keuangan

 

DSC04608

 

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM tenaga teknis di wilayah Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan, PTA Banjarmasin bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan menyelenggarakan sosialisasi Sektor Jasa Keuangan kepada Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Agama. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yakni pada tanggal 15 dan 16 Februari 2020 secara antusias diikuti oleh 50 peserta.

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. (Ketua PTA Banjarmasin) dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada OJK Kalimantan Selatan yang telah bersedia memberikan sosialisasi.

Adapun ragam materi dalam Kegiatan sosialisasi ini, antara lain :

  1. Perencanaan Keuangan Polis Asuransi Jiwa Syariah
  2. Mengenal Fintech PGIS
  3. Digitalisasi Ekonomi dan Pengaruhnya di Sektor Jasa Keuangan
  4. Akad Pembiayaan Syariah
  5. Pasar Modal
  6. Bank Syariah

DSC04626

Seluruh peserta sangat bersemangat mengikuti kegiatan, karena ini merupakan hal yang baru bagi PTA Banjarmasin dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan. Begitu banyak pertanyaan dan diskusi yang membangun antara peserta dengan narasumber dari OJK.

 

DSC04620

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

 

Materi Sosialisasi dapat diunduh di : bit.ly/2uMyPC6 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut