Seputar Peradilan

Rapat Program Kerja Tahun 2020

 

Banjarbaru - Rabu (05/02/2020) Bertempat di ruang Humas PTA. Banjarmasin pukul 09.30 WITA dilaksanakan kegiatan Rapat Program Kerja Tahun 2020 yang dipimpin oleh Ketua PTA. Banjarmasin dan dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, karyawan(ti), serta tenaga kontrak dan honorer.

IMG 20200205 102551 upload2

Acara dimulai dengan pembahasan hasil Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilag di Bali. PTA. Banjarmasin sebagai juara umum peraih WBK terbanyak dan juara umum penilaian SIPP terbanyak dalam lingkup tingkat banding, karena  tahun 2019 kinerja SIPP tbertahan 10 besar. Ada 5 Satker di bawah PTA. Banjarmasin yang mampu bertahan, antara lain: PA. Negara, PA. Barabai, PA. Pelaihari, PA. Banjarbaru dan PA. Martapura. Kemudian dengan pemaparan program antara lain:

1. Mempertahankan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI) pada tahun 2020.
2. Mengusulkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi seluruh  Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan.

IMG 20200205 095114 upload2

Dilanjutkan pemaparan dengan program kinerja PTA. Banjarmasin sebagai pengawas daerah se Kalimantan Selatan:Dilanjutkan pemaparan dengan program kinerja PTA. Banjarmasin sebagai pengawas daerah se Kalimantan Selatan:1. Pelaporan DIPA 01 per triwulan
2. Pelaporan DIPA 04 per bulan
3. Pelaporan Zona Integritas
4. Penilaian PTSP, Website
5. Pelaporan LHKPN, LHKSN dan LKJIP.

IMG 20200205 105653 upload2

Kemudian penjelasan mengenai penilaian lomba dekorum ruang sidang dan K3 yang rencananya akan diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Februari 2020. Tidak hanya Pengadilan Agama, namun PTA. Banjarmasin juga akan ikut serta dalam lomba dekorum ruang sidang dan K3 untuk kategori tingkat banding.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut