Seputar Peradilan

 

SKD CPNS Mahkamah Agung RI 2019 Dimulai, Siap Jaring SDM Berkualitas dan Unggul

 

SKD 7


Banjarbaru (30-01-2020), Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung RI yang di selenggarakan di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebagaimana dijadwalkan pada tanggal 30 dan 31 Januari 2020.

Total peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung RI di wilayah Kalimantan Selatan sebanyak 746 orang yang di bagi ke dalam dua hari pelaksanaan, yakni Kamis 30 Januari 2020 sejumlah 464 dan pada Jum'at 31 Januari 2020 sejumlah 282.

Meskipun kondisi cuaca kurang bersahabat karena hujan yang cukup lebat melanda wilayah Banjarbaru dan sekitarnya, namun tidak mengurangi semangat dan motivasi para peserta untuk mengikuti seleksi cpns tersebut.

SKD 2

Ketua PT Banjarmasin (Yohannes Ether Binti, S.H., M.Hum.) dan Wakil Ketua PTA Banjarmasin (Dr. H. Insyafli, M.H.I.) turut menghadiri jalannya pelaksanaan tes SKD hari pertama.

Seleksi kompetensi dasar cpns dilaksanakan dengan tertib, Panitia seleksi daerah sejumlah 30 orang dan Panitia Pusat dari Mahkamah Agung sebanyak 3 orang yakni Muhammad Rio Ismail, S.T., M.H., M.M., Sudarna, S.H., dan Wiwit Yulianto serta hadir juga perwakilan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nur Susana Tifa, S.E.

SKD 1

Semoga dengan adanya seleksi kompetensi dasar CPNS Mahkamah Agung RI dapat menjaring calon-calon aparatur sipil negara yang berkualitas dan kompeten dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang agung dan modern.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->