Seputar Peradilan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB RI.

 

 FOTO PENGHARGAAN ZI 1

 

PTA Banjarmasin, pada Selasa 10 November 2019 meraih predikat Zona Integritas PTA Banjarmasin, pada Selasa 10 November 2019 meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dari Kemenpan RB RI. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

FOTO PENGHARGAAN ZI 1 1

 

FOTO PENGHARGAAN ZI 2


PTA Banjarmasin bersama PA Banjarmasin, PA Martapura dan PA Banjarbaru mendapatkan kehormatan karena menjadi salah satu dari 62 Pengadilan yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Koropsi dari 177 satuan kerja Mahkamah Agung setelah mengikuti beragam prosesi penilaian baik internal maupun eksternal. 
Hal ini merupakan buah hasil komitmen dan kerja keras seluruh aparatur PTA Banajrmasin dalam memberikan service excellent bagi masyarakat pencari keadilan  khususnya wilayah Kalimantan Selatan dengan menjaga integritas  untuk tidak melakukan  korupsi, tidak menerima gratifikasi dan tidak ada pungli serta menerapkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan kepada publik.

 

FOTO PENGHARGAAN ZI 1
Dengan diraihnya predikat WBK ini, Seluruh aparatur PTA Banjarmasin akan semakin berkomitmen dalam meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik secara terus menerus, karena Zona Integritas suatu proses percepatan untuk mewujudkan reformasi birokrasi Indonesia yang semakin baik. 

 

FOTO PENGHARGAAN ZI 3

FOTO PENGHARGAAN ZI 2

FOTO PENGHARGAAN ZI 5

 

FOTO PENGHARGAAN ZI 4

 

"Tidak hanya kepada PTA Banjarmasin, PA Banjarmasin, PA Martapura dan PA Banjarbaru saja, kebijakan pembangunan Zona Integritas ini akan selalu dilaksanakan dan dimonitoring penerapannya di seluruh Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Predikat WBK ini bukanlah tujuan akhir, melainkan ini hanyalah gerbang awal bagi kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan bersih melayani", tandas Sarif Usman (Ketua PTA Banjarmasin).

“Making change Making History”.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->