Seputar Peradilan

Evaluasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ke II di PA Kotabaru

Pada hari Kamis, 14 November 2019 Tim Asessment Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah melakukan asessment surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ke dua di Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II dengan Ketua Tim (Lead Assesor APM) Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

apm 1

Pada surveillance yang pertama, Pengadilan Agama Batulicin memperoleh nilai dengan Terakreditasi A (excellent) .

 

apm 5

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. Ketua PA Kotabaru selaku Top Manajemen APM Pengadilan Agama Kotabaru mempresentasikan “Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Kotabaru” di hadapan Tim Asessmen Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang terdiri dari Aan Wiharyanto, S.H. sebagai Lead Asessor Eksternal,  Nursila Sari, S.Sos., M.M dan Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom. Selaku pendamping anggota tim assessor eksternal.

 

apm 2

Riduan, S.Ag. Wakil Ketua PA Kotabaru selaku Ketua TPM Pengadilan Agama Kotabaru juga menjelaskan tentang Action Control, Result Control, Personel dan Cultural Control. Ketiganya memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan pengendalian terhadap para pegawai. Sebuah organisasi yang baik tahu dan dapat mengombinasikan ketiga pengendalian tersebut dalam penerapannya di dalam organisasi.

apm 4

Sementara itu Ibu Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. menyatakan bahwa maksud diadakannya Asessmen Surveillance ini adalah untuk memantau dan mengukur konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada para pencari keadilan.

apm 3

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut