Seputar Peradilan

Asessment surveillance Asessment surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Batulicin Kelas II

 

Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 dalam rangka memantau dan mengukur konsistensi penerapan akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Tim Assesor Eksternal APM melaksanakan Asesssment Surveillance ke II pada Pengadilan Agama Batulicin kelas II,  Hj. Siti Romiyani., S.H., M.H. , selaku Ketua Tim  Assesor Eksternal APM , melakukan observasi terhadap implementasi sistem APM pada Pengadilan Agama Batulicin dengan meninjau langsung area pelayanan, inovasi, fasilitas publik hingga sistem kerja pada Pengadilan Agama Batulicin.

BATULICIN 4

 

BATULICIN 1

 

Selain itu Asessor Eksternal juga melakukan observasi berupa telusur dokumen seperti risk register, monitoring sasaran mutu dan survei kepuasan masyarakat. Acara Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2019, Ketua Pengadilan Agama Batulicin, menyampaikan presentasi implementasi APM seputar profil singkat PA Batulicin dan capaian APM yang dijabarkan ke dalam masing-masing area APM.

BATULICIN 5

BATULICIN 6

 

BATULICIN 2

Setelah presentasi dari Ketua PA Batulicin, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Tim Assesmen Surveillance dengan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Batulicin. Disampaikan juga kesimpulan dan catatan dari Tim Assesmen Surveillance sebagai penutup acara ini. Di akhir acara Tim Assesmen Surveillance menyerahkan Kontrak Kinerja yang berisi permintaan perbaikan hasil evaluasi APM kepada Ketua PA Batulicin

BATULICIN 7

dengan dilaksanakannya Asessment Surveillance ke II saat ini bagi Pengadilan Agama Batulicin yang telah meraih perdikat A Excellent , diharapkan Pengadilan Agama Batulicin dapat mempertahankan kosistensi penerapan sistem APM sehingga dapat  meningkatkan mutu dan layanan kepada para pencari keadilan. 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut