Seputar Peradilan

Rabu tanggal 6 Nopember 2019 dalam rangka memantau dan mengukur konsistensi penerapan akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Tim Assesor Eksternal APM melaksanakan Asesssment Surveillance ke II pada Pengadilan Agama Martapura. Aan Wiharyanto, SH , selaku Ketua Tim  Assesor Eksternal APM , melakukan observasi terhadap implementasi sistem APM pada Pengadilan Agama Martapura dengan meninjau langsung area pelayanan, inovasi, fasilitas publik hingga sistem kerja pada Pengadilan Agama Martapura.

WhatsApp Image 2019 11 06 at 7.08.38 PM

Selain itu Asessor Eksternal juga melakukan observasi berupa telusur dokumen seperti risk register, monitoring sasaran mutu dan survei kepuasan masyarakat. Tepat pukul 14.30 wita, bertempat di ruang sidang I PA Martapura, dilaksanakannya acara Evaluasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2019, dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Agama Martapura, Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, MH menyampaikan presentasi implementasi APM seputar profil singkat PA Martapura dan capaian APM yang dijabarkan ke dalam masing-masing area APM.

WhatsApp Image 2019 11 06 at 7.09.27 PM

Setelah presentasi dari Ketua PA Martapura, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Tim Assesmen Surveillance dengan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Martapura. Disampaikan juga kesimpulan dan catatan dari Tim Assesmen Surveillance sebagai penutup acara ini. Di akhir acara Tim Assesmen Surveillance menyerahkan Kontrak Kinerja yang berisi permintaan perbaikan hasil evaluasi APM kepada Ketua PA Mertapura.

WhatsApp Image 2019 11 06 at 7.15.02 PM

dengan dilaksanakannya Asessment Surveillance ke II saat ini bagi Pengadilan Agama Martapura yang telah meraih perdikat A Excellent , diharapkan Pengadilan Agama Martapura dapat mempertahankan kosistensi penerapan sistem APM sehingga dapat  meningkatkan mutu dan layanan kepada para pencari keadilan dengan berstandarkan pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

 

Repost : PA Martapura

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut