Seputar Peradilan

 

Rapat Koordinasi Satgas TI Laskar Banua PTA Banjarmasin

 

IMG 7469

 

Dalam rangka percepatan pengembangan TI di Pengadilan Agama di wilayah PTA Banjarmasin, pada Selasa 1 Oktober 2019 dilaksanakan rapat koordinasi Satgas TI Laskar Banua PTA Banjarmasin. Adapun yang menjadi agenda rapat koordinasi satgas kali ini adalah sosialisasi 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag yang baru saja dilaunching, evaluasi penggunaan aplikasi e-Register dan e-Keuangan perkara yang telah berjalan sejak bulan Maret 2019 dan program kerja satgas ke depannya.

 

Ketua PTA Banjarmasin, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. dalam arahannya memberikan gambaran umum fungsi 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag dan kepada Satgas TI beliau menghimbau agar diterapkan secara maksimal.

 

IMG 7482

 

Kegiatan rapat koordinasi dilanjutkan dengan sosialisasi tentang 9 Aplikasi Unggulan DItjen Badilag sekaligus membahas kendala serta memberikan solusi agar pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik. Ketua Satgas TI, Hakim Tinggi PTA Banjarmasin Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. menyepakati batas waktu implementasi seluruh aplikasi unggulan tersebut mulai dapat berjalan dengan baik pada tanggal 21 oktober 2019.

 

Hasil rapat koordinasi Satgas TI ini akan disampaikan secara tertulis kepada Ketua PTA Banjarmasin sebagai bahan untuk mengambil kebijakan terhadap perkembangan pemanfaatan TI dalam mendukung kinerja yang efektif dan efisien di wilayah PTA dan PA se Kalimantan Selatan.

 

IMG 7480

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut