Seputar Peradilan

 

Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Evaluasi LKjIP PTA Banjarmasin

 

bawas 2

 

(BANJARBARU, SELASA 10 SEPTEMBER 2019) di ruang Humas Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dilakukan evaluasi terhadap pelaporan kinerja (LKJIP) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, auditor yang hadir adalah Ferri Taufik Ferdiansyah, Yusuf, Jufri Hardi dan John Richo. Pada kesempatan itu dijelaskan cara pembuatan laporan mulai dari :

  1. Perencanaan kinerja
  2. Pengukuran kinerja
  3. Pelaporan kinerja
  4. Evaluasi internal
  5. Pencapaian kinerja

 

bawas1

 

Dari ke 5 item tersebut mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh satker. Selanjutnya dijabarkan didalam pelaporan kinerja dengan mengacu kepada hasil kerja. Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja yang dilaporkan berupa output dan outcome akan berhasil dengan baik. Sementara ini banyak satker yang dalam pembuatan laporannya tidak menguraikan pada hasil kerja, hanya proses management saja sehingga nilai banyak yang rendah.

Dengan adanya evaluasi ini diharapkan pada laporan kinerja tahun 2019 nilai akan meningkat dan menguntungkan satker dalam pelaksanaan Zona Integritas. Pada acara evaluasi tersebut dihadiri oleh Hakim Tinggi, Panitera PTA, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dan semua mengikuti dengan antusias karena ingin menghasilkan laporan yang berbasis kinerja dengan nilai yang bagus.

Ferri menyampaikan bahwa titik permasalahan atas penilaian SAKIP satker, mengapa tidak bisa A dipengaruhi oleh banyak faktor. Nanti akan kita bedah SAKIP PTA Banjarmasin sehingga kita semua mengetahui titik lemah atau kekuranganya.

Lebih lanjut Ferri juga menyampaikan bahwa anggaran yang dimiliki BAWAS sangat terbatas untuk melakukan pendampingan SAKIP ke seluruh satker. Dalam penilaian SAKIP, terdapat 3 pendekatan, yakni evaluasi sederhana, evaluasi terbatas dan evaluasi mendalam. Pertemuan kali ini adalah evaluasi terbatas yang di dalamnya ada mekanisme konfirmasi dan penelitian dengan satker yang dinilai. Jika PTA Banjarmasin ingin dilakukan penilaian secara mendalam, dapat meminta secara resmi kepada Bawas agar dilakukan penilaian (in-depth).

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut