Seputar Peradilan

 

BPS Lakukan Survey Hasil Pelaksanaan RB di PTA Banjarmasin

 

bps

 

(Banjarbaru, Selasa 10 September 2019) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di survey oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang sebelumnya telah dilakukan penilaian internal Zona Integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

 

 bps 2

 

Survey terhadap Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil 36 responden yang terdiri dari 6 pengguna informasi dan 30 orang dari satker yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang mengajukan perkara banding. Tujuan dilakukan survey tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pelayanan publik dan persepsi anti korupsi masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sehingga benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung dan aparatur yang bersih dari korupsi.

 

bps 3

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut