Seputar Peradilan

 

Ketua Kamar Agama MA RI Berikan Pembinaan di PTA Banjarmasin

 

DSC00540

 

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI) memberikan pembinaan kepada peserta Pendalaman Teknis Yustisial pada hari ketiga yakni Mnggu, 23 Juni 2019. Dalam kesempatan itu, beliau berpesan kepada seluruh hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan agar bekerja dengan profesional, berintegritas dan melek informasi teknologi. Jangan mendiskreditkan eksistensi Pengadilan Agama dengan menganggap remeh perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perkara di Pengadilan Agama adalah Perkara Perceraian, itu bukan perkara yang mudah, seorang laki-laki menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas maka akan dilaknat Allah SWT, karena perceraian di Pengadilan Agama dapat mengubah hal yang halal menjadi haram dan sebaliknya, oleh karenanya hakim agar tidak terburu dalam mengambil keputusan.

 

"Tugas pokok kita adalah (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan padanya, mengadili artinya memberikan keadilan, keadilan adalah puncak dari Hukum, oleh karenanya keadilan dan hukum berada pada jalur vertikal, keadilan berada di atas sedangkan di bawahnya adalah hukum. Kita memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan hukum, tugas hakim sangatlah berat", tandas Amran Suadi. Misalnya dari 100 putusan yang diputus akan ada 100 orang juga yang akan kecewa karena kalah.

 

DSC00590

 

"Hakim bukan tukang putus perkara, tugasnya adalah memberikan keadilan, jadi jangan cepat-cepat memutuskan perkawian dengan alasan broken mariage, pertimbangan alat-alat buktinya dengan baik dan berikan keadilan, hakim itu melihat secara kasuistis jangan melihat secara global", tambahnya.

 

Lebih lanjut, Ketua Kamar Agama memberikan materi tentang Teknis Yustisial dan Ekonomi Syari'ah. Rangkaian kegiatan juga disertai sesi tanya jawab.

 

DSC00604

 

Baca juga : Ketua Kamar Agama MA RI Harapkan ini Pada Hakim Agama di Kalsel

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut