Seputar Peradilan

 

 Rapat Kerja Satgas TI Laskar Banua PTA Banjarmasin

 

Dengan diterbitkannya SK Ketua PTA Banjarmasin Nomor W15-A/1342/HM.02.3/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 dilakukan penambahan personil dan perubahan nama Tim Satgas TI semula Putra Banua menjadi Laskar Banua. Ketua PTA Banjarmasin, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. berharap dengan adanya perubahan struktur Tim dengan menambah personil dapat mempercepat kemajuan di bidang IT. Selain itu, pada struktur Tim yang baru, dipimpin oleh satu orang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua, sebagai Ketua adalah Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. (Hakim Tinggi) dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.I. (KPA Negara) sebagai Wakil Ketua Bidang Manajemen serta Anas Rudiansyah, S.H.I. (Hakim PA Marabahan) sebagai Wakil Ketua Bidang Teknis.

 

IMG 20190620 104546

 

Lebih lanjut, beliau berhadap kepada Tim Satgas agar segera merancang program jangka Panjang dan jangka pendek, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan saat ini, mengingat IT sekarang sangat dibutuhkan. Terkait implementasi inovasi yang sudah berjalan seperti E Register dan E Keuangan Perkara agar tetap dimonitoring dan dievaluasi, jika ada kendala agar dirumuskan dan dibahas Bersama, agar dapat dicari solusi dengan cepat.

 

IMG 20190620 104554

 

Wakil Ketua PTA, Dr. H. Insyafli, M.H.I. menambahkan agar bersemangat seluruh tim satgas, kepada yang punya hasil kerja misalnya punya aplikasi itu harus diberikan penghargaan untuk memotivasi kinerjanya. Makanya saya minta kepada seluruh tim untuk berlomba-lomba menciptakan kreasi inovasi dibidang IT.

 

WhatsApp Image 2019 06 20 at 3.04.34 PM

 

Dalam rapat kerja Tim, dibahas program yang akan menjadi inovasi ke depan dengan menilai prioritas mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, khususnya inovasi yang bersentuhan dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat (pihak berperkara) sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik.

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut