Seputar Peradilan

 

Ekspose Hasil Penilaian ZI oleh Tim BAWAS

 

ekspose

 

Setelah dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai BAWAS MA RI terhadap pelaksanaan Zona Integritas di PTA Banjarmasin, pada Jum'at 17 Mei 2019 diadakan ekpose temuan.  Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Penilai BAWAS MA RI, penerapan ZI di PTA Banjarmasin sudah tergolong baik dengan hasil penilaian oleh BAWAS 88,99. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

 

Integritas itu adalah melakukan sesuatu tanpa perlu dilihat orang lain. Tanpa dinilai orang lain sudah melakukan sesuai dengan kode etik, sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus dilihat orang lain, tampa pengawasan atau tanpa harus dilihat cctv,. Tapi kesadaran masing-masing. Tidak hanya di level Ketua, pimpinan tapi seluruh pihak yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

 

Apriyadi Romian Kardono selaku Auditor Bawas mengharapkan pembangunan ZI yang dilakukan bukan sekedar di atas kertas atau mengejar angka angka tapi dilakukan secara berkala masing masing area. Lakukan perencanaan, lakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan monitoring evaluasi, dan kemudian hasil dari monitoring evaluasi dilakukan tindak lanjutnya. Jika hal ini akan dilakukan secara terus-menerus kami yakin PTA Banjarmasin akan menjadi wilayah Zona Integritas.

 

Kepada Tim Penilai dari BAWAS, Ketua PTA Banjarmasin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan evaluasi ZI di PTA Banjarmasin dan beliau berharap segala temuan dan kekurangan yang ada dapat menjadi bahan perbaikan untuk penerapan ZI di PTA Banjarmasin yang lebih baik ke depannya.

 

penyerahan hasil ev bawas

 

Ekspos diakhiri dengan penyerahan Berita Acara Penilaian dan LKE Zona Integritas dari Tim Penilai BAWAS MA RI kepada Ketua PTA Banjarmasin. Hasil evaluasi ini akan kami sampaikan kepada Kepala BAWAS MA RI untuk dibawa ke level yang lebih tinggi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung RI sebelum nanti akan dinilai oleh MENPAN RB.

 

foto bersama

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut