Seputar Peradilan

Pengukuhan Satgas TI PTA dan PA se Kalsel

 

pengukuhan 1

 

Pada hari Rabu, 13 Februari 2019 bertempat di Aula PTA Banjarmasin dilaksanakan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Teknologi Informasi PTA Banjarmasin dan PA se Kalsel.

 

Sebagaimana SK Ketua PTA Banjarmasin Nomor W15-A/350/HM.02/3/2/2019 tanggal 7 FEbruari 2019, Tim Satgas yang diberi nama Satgas TI Putra Banua ini terdiri dari Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Tim, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua, Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom. sebagai Sekretaris, dan Rudiansyah, S.Kom., Akhmad Isro, Respati Yudhatirta Pradita, S.T., Lupi Ananda, S.Kom., Hermawan Cahyo, S.Kom. serta Apriadi, S.Si. sebagai anggota.

 

pengukuhan 2

 

Dalam sambutannya pasca mengukuhkan Satgas TI tersebut, Ketua PTA Banjarmasin, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Satgas sekaligus memberikan pandangan tentang pentingnya peran TI dalam mendukung pelaksanaan tupoksi lembaga peradilan.

 

"IT seakan-akan menghilangkan jarak, segala sesuatu dapat dilakukan secara online. Pekerjaan kita akan menjadi rumit dan sulit jika tidak ada dukungan TI sekarang ini di tengah permasalahan kurangnya SDM", ungkap Ketua PTA Banjarmasin.

 

pengukuhan 4

 

Lebih lanjut, beliau berharap kepada Satgas TI agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam membenahi implementasi TI dan berinovasi demi mewujudkan PTA Banjarmasin dan PA se Kalsel menjadi yang terdepan.

 

Seusai rangkaian acara pengukuhan, Satgas langsung bergerak cepat dengan mengadakan rapat untuk membahas program kerja ke depan serta menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tentang "Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama".

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut