Seputar PA se Kalsel

New Normal, Laporan Perkara PA Banjarmasin Bulan Juni Meningkat Drastis

 

Sejak memulai tatanan normal baru atau new normal pada tanggal 2 Juni 2020, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin mengalami peningkatan yang signifikan.

Humas Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Drs. H. Bakhtiar, M.H.  menjelaskan, hal ini berbanding terbalik dengan saat pemerintah mengimbau 'Di rumah Saja' serta Pengadilan Agama setempat hanya memberlakukan pengadilan elektronik atau e-court. Berdasarkan laporan setelah diberlakukan PSBB di Kota Banjarmasin yaitu pada bulan April, perkara yang diterima berjumlah 49 perkara dan pada bulan Mei berjumlah 9 perkara. Berbanding terbalik setelah new normal pada bulan Juni, penerimaan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA meningkat drastis yaitu 254 perkara. Di mana jumlah penerimaan perkara seperti ini merupakan jumlah yang biasa diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

20200602

(Humas PA Banjarmasin, Drs. H. Bakhtiar, M.H.)

Turunnya jumlah pihak yang berperkara selama bulan April - Mei serta terjadinya peningkatan yang signifikan pada awal pemberlakuan new normal, akibat masyarakat Kota Banjarmasin belum familiar atau terbiasa dengan proses e-court. Pada bulan April hingga Mei kami tidak membatasi orang berperkara, hanya saja polanya diubah menjadi e-court untuk mencegah penyebaran Covid-19," imbuh Bakhtiar

Menurutnya, saat pemberlakuan new normal, meski pihaknya sudah kembali mengadakan pendaftaran perkara dan persidangan secara langsung atau tatap muka namun tetap dengan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat. Semua pengunjung pengadilan agama juga diwajibkan cek suhu tubuh, mengenakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->