Seputar Badilag

 

MULAI 2 JANUARI 2020, SELURUH MASYARAKAT BISA MENGGUNAKAN E-LITIGASI

 

ma

 

Jakarta - Humas MA: Jum’at pagi, 27 Desember 2019, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian kinerja Mahakamah Agung di hadapan para jurnalis pada acara Refleksi Akhir Tahun 2019 di Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada acara yang dihadiri oleh 100 lebih jurnalis itu, Mantan Juru Bicara Mahkamah Agung tersebut mengatakan bahwa disamping  berfokus    pada    masalah    penanganan    dan penyelesaian perkara sebagai core business Mahkamah Agung, kebijakan utama Mahkamah Agung pada tahun 2019 diarahkan untuk melanjutkan proses modernisasi sistem kerja peradilan dan kesinambungan  pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.Jakarta - Humas MA: Jum’at pagi, 27 Desember 2019, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian kinerja Mahakamah Agung di hadapan para jurnalis pada acara Refleksi Akhir Tahun 2019 di Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada acara yang dihadiri oleh 100 lebih jurnalis itu, Mantan Juru Bicara Mahkamah Agung tersebut mengatakan bahwa disamping  berfokus    pada    masalah    penanganan    dan penyelesaian perkara sebagai core business Mahkamah Agung, kebijakan utama Mahkamah Agung pada tahun 2019 diarahkan untuk melanjutkan proses modernisasi sistem kerja peradilan dan kesinambungan  pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.


Dalam   kelanjutan    modernisasi   sistem   kerja   peradilan, lompatan besar di tahun 2019 adalah peluncuran e-Litigation sebagai pelaksanaan  dari Perma Nomor  1  Tahun 2019 tentang  Administrasi Perkara  dan  Persidangan  Secara  Elektronik.  E-Litigation  ini melengkapi   sistem   e-Court   sehingga   meliputi   pula  pertukaran dokumen jawab-jinawab,  pembuktian, dan putusan secara elektronik. Setelah diluncurkan dan diujicobakan pada beberapa pengadilan percontohan, saya telah menginstruksikan agar e-Litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020 yang akan segera menjelang. Menurut Hatta, karena tanggal 1 Januari adalah hari libur, maka mulai 2 Januari 2020, seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan e-litigasi.


Setelah Sistem  lnformasi Administrasi  Perkara (SIAP)  di Mahkamah Agung   dan   Sistem   lnformasi   Penelusuran   Perkara   (SIPP)  di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti berhasil mendorong transparansi dan peningkatan  kinerja penyelesaian perkara, pada tanggal 22 April 2019   Mahkamah   Agung   meluncurkan   SIPP   Pengadilan   Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang kemudian telah  diimplementasikan  sepenuhnya  di seluruh  pengadilan  tingkat banding sejak peringatan  Hari  Jadi Mahkamah Agung ke-74 tanggal 19 Agustus 2019.


Dengan pemanfaatan aplikasi ini, pengadilan tingkat banding diharapkan  dapat  berakselerasi  untuk  meningkatkan  kinerja, menyusul capaian Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama.


Guna      mendukung      perwujudan      peradilan      modern, penatausahaan   Barang  Milik  Negara  (BMN)  sebagai  sarana  dan prasarana yang  mendukung  keberhasilan  layanan  pengadilan,  tidak lagi    dilakukan    secara   konvensional.    Disamping    memanfaatkan aplikasi-aplikasi   yang  dikembangkan  oleh  Kementerian  Keuangan, Mahkamah Agung telah membangun aplikasi SIPERMARI yang telah dimanfaatkan  sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019. Aplikasi ini digunakan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN dengan  fitur-fitur  yang  menyesuaikan  kebutuhan  dasar  Mahkamah Agung.
Pada tahun ini  pula, Badan Pengawasan  Mahkamah Agung mulai menerapkan  Sistem Manajemen Anti Penyuapan  (SMAP)  ISO 37001  pada tujuh unit pengadilan negeri  sebagai pilot project,  untuk kemudian  diberikan sertifikasi  SNI ISO 37001: 2016 sebagai  wujud upaya pencegahan suap dan korupsi.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


<-!---tawkto--->