Komitmen Pimpinan

Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin siap mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi melalui pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Komitmen Pimpinan

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya
Whistleblowing System

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

 

banner1 smallbanner2 smallbanner3 smallbanner5

 

Jadwal Sidang

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara. Informasi yang disuguhkan yaitu jadwal sidang untuk hari ini, jadwal persidangan yang lalu maupun yang akan datang.

Lebih Lanjut

Penelusuran Perkara

Sampai sejauh mana perkara anda ditangani di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Silahkan anda telusuri informasinya melaui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melalui SIPP, anda akan mengetahui tahapan, status, biaya dan riwayat perkara.

Lebih Lanjut


 

Ketua Pengadilan Agama Kandangan Drs. H. Abd. Hamid, SH, MH melantik Pejabat baru Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kandangan Megawati, SE. Pelantikan ini setelah keluarnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mutasi dan promusi aparatur empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Acara pelantikan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 4 Juli 2017  dengan mengambil tempat di Aula Pengadilan Agama Kandangan atau ruang sidang utama tepat  pukul 03.00 WITA. Sebelumnya pejabat lama Kasub Bagian Umum dan Keuangan pada hari yang sama pukul 11.00 di Pengadilan Agama Barabai dilantik menjadi Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Kepindahan yang bersangkutan merupakan promusi jabatan ke Pengadilan Agama Barabai Kelas I.

Acara berlangsung dengan hikmad diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan pembacaan fakta integritas dengan rangkaian penandatangan fakta integritas pejabat yang mengambil sumpah atasan langsungnya.

Setelah prosesi pelantikan selesai acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Agama Kandangan. Dalam sambutannya Bapak Drs. H. Abd. Hamid, SH, MH menyampaikan ucapan selamat kepada Kasub Bag yang baru dan beliau mengharapkan semoga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam jabatan tersebut. Karena lanjut beliau suatu jabatan itu bisa menjadi rahmat dan bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kita percaya kepada kasub bag baru ini mampu dan sanggup melaksanakan tugas karena sudah lama bergelud pada urusan keuangan dan dulunya memang menjadi staf yang andal pada kasub bag umum dan keuangan Pengadilan Agama Kandangan.

Setelah sambutan acara ditutup dengan doa’ oleh Bapak H. Haryadi, SH dan dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada yang dilantik dimulai dari Ketua, seluruh Hakim, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural, serta seluruh civitas Pengadilan Agama Kandangan yang hadir kala itu.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi peradilan?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas